Kamis 05 Juni 2014 - 12:46 WIB. Analisis Gaya Kepemimpinan Prabowo vs Jokowi. A A A. MENJELANG Pilpres 2014, kepemimpinan menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Seluruh rakyat Indonesia akan mengambil bagian dalam menentukan nasib bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan dengan memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya (baca presiden). MenurutPrabowo, Jokowi adalah salah satu pemimpin Indonesia yang bekerja paling keras. "Saudara tahu, saya ini lawannya Pak Jokowi, betul? dua kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, Saya (jadi) anak buah beliau. Tapi Saya jadi saksi Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya," kata Prabowo, Jumat siang. ChanellBerita Terupdate & Tanpa HoaksTerima kasih sudah mampir di anda suka dengan Berita-berita di KWchanell Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memuji sosok Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Jokowi merupakan salah satu pemimpin Indonesia yang sangat bekerja keras. "Saya jadi saksi, saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya," kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan Melihathasil perbandingan minat pencarian kepada kedua kandidat di Google, Prabowo lebih banyak dicari 100 berbanding dengan Jokowi 90. (data google trends puckel 17.15) H-1 Pilpres 2019 big data menunjukkan Prabowo akan mengalahkan Jokowi. Melihat hasil perbandingan minat pencarian kepada kedua kandidat di Google, Prabowo lebih banyak dicari Diketahui pantauan di Google Trends itu dilakukan dengan membandingkan penelusuran untuk kata 'Prabowo Sandi' dan 'Jokowi Amin' di kawasan Indonesia selama 7 hari terakhir. Ketika dicek di Google Trends, data tersebut telah benar dan menunjukkan 'Prabowo Sandi' dengan warna biru unggul dibandingkan 'Jokowi Amin' dengan warna merah. . JAKARTA – Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menyambangi Istana Negara, memenuhi panggilan dari Presiden Joko Widodo Jokowi, Jumat 9/6/2023 pantauan Bisnis, Ketua Umum Ketum Partai Gerindra tampak hadir pukul WIB dengan menggunakan kendaraan Toyota Alphard berwarna putih. Prabowo mengenakan kemeja putih dengan celana bahan berwarna hitam lengkap dengan menggunakan Prabowo dan Jokowi diperkirakan berbincang selama jam, sebab sang Menhan keluar dari halaman Istana pada pukul belum ada keterangan resmi, tetapi kedatangan Prabowo ke Istana adalah untuk memberikan penjelasan ke Presiden Jokowi terkait proposal perdamaian Rusia Ukraina. Sebelumnya, Kepala Negara juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto di sela-sela kunjungan kerja kunker di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 7/6/2023.Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin pun angkat bicara mengenai pertemuan antara kedua tokoh Negara itu, dimana menurutnya kehadiran Ketua Umum Ketum Gerindra di Malaysia itu bertujuan untuk menyambut kedatangan Presiden Ke-7 RI dan Ibu Negara Iriana di lobi hotel tempat keduanya JugaAjukan Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, Peneliti BRIN Prabowo Cuma Tes OmbakMenlu Retno Bicara soal Proposal Perdamaian Prabowo untuk Rusia-UkrainaJokowi Bertemu Prabowo di Malaysia, Bahas Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia?"Kemarin sore [7/6/203] Pak Menhan [Prabowo] menyambut kedatangan Bapak Presiden dan Ibu Iriana di lobby hotel. Tampak juga Bapak Presiden dan Pak Menhan sempat berbicara sebentar, tetapi saya tidak tahu apa yang dibicarakan dalam waktu yang sebentar itu," ujarnya kepada wartawan, Kamis 8/6/2023.Lebih lanjut, Bey juga menegaskan bahwa adanya Prabowo Subianto di Malaysia lantaran Ketum partai politik berlogo Garuda itu termasuk dalam delegasi menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan mendampingi Jokowi bertemu Perdana Menteri PM Malaysia Anwar Ibrahim, pada hari ini, Kamis 8/6/2023.Untuk diketahui, pertemuan antara rival pemilihan presiden pilpres 2019 itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram resmi dahnil_anzar_simanjuntak milik Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar dalam video memperlihatkan Presiden asal Surakarta itu tengah mendengarkan Prabowo, dimana perjumpaan keduanya turut disaksikan oleh sejumlah menteri, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Mendag Zulkifli berdurasi 16 detik itu, terdengar Prabowo mengucapkan kata Eropa saat menjelaskan sesuatu kepada orang nomor satu di Indonesia itu. Jokowi pun menyimak terlihat langsung tampak memberikan jawaban. Usai dari itu, keduanya pun tampak tertawa yang juga disahut oleh menteri yang tertawa bersama."Tertawa lepas Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo di Kuala Lumpur, Rabu 7 Juni 2023 pukul LT. Dengar pelan-pelan yuk Pak Menhan prabowo berbincang apa dengan Pak Presiden jokowi," tulis Dahnil dalam akun instagram dahnil_anzar_simanjuntak, Kamis 8/6/2023. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Aprianus Doni Tolok Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam JAKARTA - Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto memberik usulan untuk penyelesaian konflik Rusia vs laman resmi Kemhan RI, Prabowo Subianto memberikan saran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB agar menggelar referendum di wilayah sengketa, khususnya konflik yang terjadi antara Rusia dengan tersebut disampaikan Prabowo saat pidato di International Institute for Strategic Studies IISS Shangri-La Dialogue di Singapura, pada akhir pekan Prabowo, referendum bisa menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh PBB untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. Sementara itu, Menhan RI itu juga berharap agar Rusia dan Ukraina segera melakukan genjatan 5 usulan Prabowo untuk penyelesaian konflik Rusia dengan UkrainaPertama, gencatan senjata. Gencatan senjata dalam hal ini yaitu penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru belakang dari posisi depan masing-masing negara saat membentuk pasukan pemantau. Prabowo menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan menurutnya PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa."Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," usulan dari Indonesia itu merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Moskow dan Kyiv pada tahun menawarkan untuk bisa berperan sebagai perantara perdamaian antara para pemimpin dan menghidupkan kembali pembicaraan damai. Indonesia menjadi ketua grup ekonomi besar G20 pada saat itu. JAKARTA - Presiden Joko Widodo Jokowi bertemu dengan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto pada Rabu 7/6 sore di sebuah lobby hotel di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Menhan Prabowo saat itu tengah menyambut ketibaan Presiden dan Iriana Jokowi. "Tadi sore Pak Menhan menyambut kedatangan Bapak Presiden dan Ibu Iriana di lobby hotel," kata Bey, Kamis 8/6. Dalam kesempatan itu, Jokowi dan Prabowo pun sempat berbicara sebentar. Namun Bey mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan yang dibahas keduanya. "Tampak juga Bapak Presiden dan Pak Menhan sempat berbicara sebentar, tapi saya tidak tahu apa yang dibicarakan dalam waktu yang sebentar itu," ujarnya. Bey menambahkan, kehadiran Prabowo di Malaysia untuk mendampingi kunjungan kerja Presiden bertemu Perdana Menteri PM Malaysia hari ini bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. "Menhan Prabowo menjadi bagian dari menteri-menteri lain delegasi yang mendampingi Presiden bertemu PM Malaysia," kata Bey. Sebelumnya Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengunggah video pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah lobbi hotel di Malaysia melalui akun Instagram miliknya. Di video tersebut tampak Jokowi dan Prabowo berbincang sambil tertawa. Tampak juga sejumlah menteri lainnya seperti Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian. Presiden Joko Widodo Jokowi sebelumnya juga menyebut belum bertemu dengan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto terkait proposal perdamaian yang diajukannya untuk Ukraina-Rusia. Ia mengatakan akan secepatnya memanggil Prabowo untuk menjelaskan terkait proposalnya tersebut. Usulan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara menteri-menteri pertahanan International Institute for Strategic Studies ISS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pada Sabtu 3/6. “Secepatnya, tapi belum. Belum ketemu,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 7/6. Dalam helatan tahunan menteri-menteri pertahanan International Institute for Strategic Studies ISS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pada Sabtu 3/6, Prabowo menyampaikan usulannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa proposal perdamaian tersebut merupakan usulan pribadi dari Prabowo, bukan pemerintah. “Itu proposal dari Pak Prabowo sendiri,” kata Jokowi di rakernas III PDIP, Selasa 6/6. Karena itu, ia akan memanggil Prabowo untuk meminta penjelasan terkait proposal tersebut. “Hari ini atau besok akan saya undang, untuk minta penjelasan apa yang Pak Menhan sampaikan,” kata dia. Dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Menhan Prabowo Subianto menyampaikan beberapa usulannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Salah satu usulannya yakni meminta agar Ukraina dan Rusia segera melakukan gencatan senjata. Selain itu, ia juga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini, serta menyelenggarakan referendum untuk masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi. Pemerintah Ukraina pun dilaporkan menolak usulan yang ditawarkan oleh Prabowo. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menilai proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merugikan negaranya. BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini Indonesians will next month cast their votes in their third presidential election since the end of president Suharto’s “New Order” regime in 1998. The new democracy has struggled to establish effective and clean governance. Parts of Indonesian politics have been slow to reform, including the political culture that supports corruption and the vested interests of members of the political, military and business elite. The big question around the July 9 election is whether it will be able to provide a new kind of political leadership. In Indonesian politics, high-profile figures from the old regime continue to play important roles alongside emerging leaders. In the 2014 presidential elections, voters have a choice between the old and new guard former military general Prabowo Subianto and Jakarta governor Joko “Jokowi” Widodo. The candidates Prabowo is the son of president Suharto’s trade minister and an established member of the political and military elite. He was a protégé and former son-in-law of Suharto. Prabowo is a controversial figure in Indonesian politics. He was removed from his army command following allegations of human rights violations in 1998. Unlike Prabowo, Jokowi comes from a poor background. He worked his way up to mayor of the mid-sized town of Solo and then to governor of Jakarta in 2012. He has a unique blusukan management style, which includes making unannounced visits to the streets to find out problems on the ground. Jokowi’s candidacy has been portrayed as an opportunity for Indonesia to break away from the old order. However, this is only partially true. He is backed by the Indonesian Democratic Party of Struggle PDIP, chaired by former president Megawati Sukarnoputri, the daughter of Indonesia’s first president Sukarno. Nevertheless, Jokowi is a rather unconventional presidential candidate. He has been reluctant to do the big political speeches that are a regular feature of Indonesian politics. Both candidates have sought to distance themselves from current president Susilo Bambang Yudhoyono, whose popularity plunged in his second term due to high profile corruption scandals and a reputation for indecisiveness. Prabowo has carefully created an experienced strongman’ image with a “firm and decisive” leadership style. Jokowi has stuck to his reputation for listening to ordinary citizens and clean governance. Corruption is the key issue According to Transparency International, 89% of Indonesians view the parliament as either corrupt or extremely corrupt. It is not surprising that this was one of the key themes of the first presidential debate held on June 9. The candidates answered questions relating to democratic development, clean government and legal certainty. Both teams agreed on the importance of improving democracy in Indonesia. Jokowi, supported by his vice-presidential nominee Jusuf Kalla, argued that democracy is about “listening to the people’s voices”. He suggested reforming political parties to reduce corruption. Subianto, with his vice-presidential nominee Hatta Rajasa, promised to increase the salaries of law enforcers. While candidates agreed they would strengthen the Corruption Eradication Commission, the debate highlighted the lack of a comprehensive corruption policy from either candidate. This reflects the importance of charisma in Indonesian political culture. Voter recognition is more likely to determine electoral results than developed policy. A key moment in the debate was when Kalla asked Prabowo how he would resolve past human rights violations. Through Kalla, the Jokowi campaign has been clearly attempting to remind voters of allegations that Prabowo was involved in the kidnapping of pro-democracy activists. It is unclear how this human rights issue may play out during the rest of the campaign. Many Indonesians have resented the perceived “special treatment” of military leaders regarding the punishment of crimes. However, there is a risk for the Jokowi campaign that focusing too much attention on Prabowo’s past may invoke sympathy among voters. Economic policies The second debate on June 15 focused on the economy and welfare. There is little difference in Prabowo and Jokowi’s economic policies. They have both expressed similar beliefs in economic nationalism and protectionism. They have also appealed to the populist idea that there is too much foreign ownership in Indonesia. During the debate, Jokowi focused on the importance of small business and gave specific examples from his political experience. This approach could backfire if voters do not trust that he has the experience to run the world’s third largest democracy. Prabowo, on the other hand, focused on broader economic issues, promising to seal budgetary leaks and blaming foreign investors for exploiting Indonesia’s resources. According to Indonesian newspapers Kompas, The Jakarta Post and The Jakarta Globe, most agreed that Jokowi won the first debate. However, he failed to achieve a knockout blow’. While Jokowi has been the front-runner for over a year, the gap between the two candidates is closing. Some recent polls now have Prabowo ahead of Jokowi. Jokowi’s style of grassroots campaigning might work in Solo or even Jakarta. However, in a nation of over 190 million registered voters across 6000 inhabited islands, reaching out to the broader nation will be critical.

google trend prabowo vs jokowi